Perkuat Integritas dan Layanan Digital, PA Brebes Matangkan Rencana Kerja Tahun 2026
BREBES, 5 Januari 2026 – Pengadilan Agama (PA) Brebes Kelas 1 A menggelar rapat koordinasi intensif dalam rangka penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk Tahun Anggaran 2026. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Media Center ini dipimpin langsung oleh Ketua PA Brebes, Dr. Drs. H. Eko Budiono, S.H., M.H., dan dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan, hakim, serta pejabat struktural.
Penyusunan rencana kerja ini menjadi krusial mengingat tantangan beban perkara di wilayah Kabupaten Brebes yang tetap tinggi. Berdasarkan data akhir tahun 2025, angka perceraian yang diterima mencapai lebih dari 5.600 perkara, dengan faktor ekonomi sebagai penyebab dominan.
Dalam arahannya, Ketua PA Brebes menekankan bahwa program kerja tahun 2026 harus berorientasi pada peningkatan akses keadilan bagi masyarakat marginal dan penguatan zona integritas.
“Tahun 2026, kita harus naik kelas dalam hal pelayanan. Program kerja tidak boleh sekadar rutinitas, tetapi harus menjawab kebutuhan masyarakat Brebes yang membutuhkan kepastian hukum secara cepat, murah, dan transparan,” tegas Dr. Eko Budiono.
Adapun beberapa poin utama dalam Rencana Kerja PA Brebes 2026 meliputi:
-
Optimalisasi Layanan Posbakum: Melanjutkan kerja sama dengan penyedia layanan bantuan hukum (seperti RBH AFTA) untuk memberikan konsultasi gratis dan pembuatan dokumen hukum bagi warga tidak mampu.
-
Akselerasi Transformasi Digital: Penguatan implementasi e-Court dan e-Litigasi untuk meminimalkan interaksi tatap muka guna mencegah praktik pungli serta mempercepat proses persidangan.
-
Peningkatan Kualitas SDM: Penjadwalan bimtek berkala bagi tenaga teknis kepaniteraan dan kejurusitaan guna mendukung kenaikan pangkat dan profesionalisme kerja.
-
Sarana Prasarana Inklusif: Pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan fasilitas gedung yang lebih ramah difabel dan kelompok rentan lainnya.
Selain program teknis yustisial, rapat ini juga membahas pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2026 pada aplikasi SIRUP. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap sen anggaran negara dikelola secara akuntabel dan dapat dipantau oleh publik.
Dengan matangnya penyusunan program kerja ini, PA Brebes optimis dapat mempertahankan predikat wilayah pelayanan prima dan terus menekan sisa perkara melalui manajemen persidangan yang lebih efektif di tahun 2026.