Pos Layanan Bantuan Hukum
Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dasar Hukum 1. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum 2. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa […]
Biaya Panjar Perkara Kasasi
Sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekalongan No. W11-A9/262/HK.05/I/2018 tanggal : 23 Januari 2018 No Biaya pendaftaran Biaya (Rp) Keterangan 1 Biaya pendaftaran 50.000,- 1. Apabila masih ada sisa panjar dikembalikan, apabila kurang tambah. 2. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor Kas Negara 3. Apabila pihak Pemohon kasasi dan […]
Biaya Panjar Perkara Tingkat Banding
Sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekalongan No. W11-A9/262/HK.05/I/2018 tanggal : 23 Januari 2018 No Uraian Biaya (Rp) Keterangan 1 Biaya Pendaftaran 50.000,- 1. Apabila masih ada sisa panjar dikembalikan, apabila kurang tambah. 2. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor Kas Negara 2 Biaya banding yang dikirim ke PTA […]
Biaya Panjar Perkara Tingkat Pertama
Sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekalongan No. W11-A9/262/HK.05/I/2018 tanggal : 23 Januari 2018 No. Uraian Biaya Keterangan 1 Cerai Gugat 1 Biaya Pendaftaran 30.000,- 1. Apabila masih ada sisa panjar dikembalikan, apabila kurang ditambah. 2. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara. 2 […]
Biaya Panjar Peninjauan Kembali
Sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekalongan No. W11-A9/262/HK.05/I/2018 tanggal : 23 Januari 2018 No Biaya pendaftaran Biaya (Rp) Keterangan 1 Biaya pendaftaran 50.000,- 1. Apabila masih ada sisa panjar dikembalikan, apabila kurang ditambah 2. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara 3. Apabila pihak Pemohon Peninjauan […]
Tugas Pokok Pengadilan Agama
Tugas Pokok Pengadilan Agama Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur dalam […]
SOP LAYANAN INFORMASI
PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I. A A. Umum 1. Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari: Prosedur Biasa; dan Prosedur Khusus. 2. Prosedur Biasa digunakan dalam hal: Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; Informasi yang diminta bervolume besar; Informasi yang diminta belum tersedia; atau Informasi yang […]
Petugas Informasi dan Pengaduan
DAFTAR PETUGAS MEJA INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I A Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Brebes Nomor: W11-A2/111/HM.00/I/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi Pada Pengadilan Agama Brebes tertanggal 02 Januari 2018 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Brebes Nomor: W11-A2/107/HM.00/I/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Pengaduan Pada Pengadilan Agama Brebes tertanggal 02 Januari 2018 […]
Wilayah Yurisdiksi
WILAYAH YURIDIKSI PENGADILAN AGAMA BREBES KLAS I. A LETAK GEOGRAFIS Keterangan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Brebes. Lokasi dan Luas Wilayah Hukum Pengadilan Agama Brebes. Secara astronomis Pengadilan Agama Brebes terletak diantara : Bujur Timur :108’ 41’37, 7’’ – 109’11’28, 92’’ Lintang Selatan:6’44’56,5 – 7’20’51,48’’ Secara Geografis (alam : laut, selat, samudra, sungai) atau secara […]
Struktur Organisasi
BAGAN STRUKTUR PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I. A (PERMA NO. 7 TAHUN 2015) Struktur organisasi Pengadilan Agama Brebes mengacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kera Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi […]