Arsip Penelitian
Arsip Penelitian Pada Pengadilan Agama Brebes Kelas I. A Tahun 2023 “TIDAK ADA PENELITIAN”
Kode Etik Hakim
10 PRINSIP PEDOMAN PERILAKU HAKIM (PPH) Berperilaku Adil Adil yang dimaksud disini, menurut pendapat yang akan benar-benar adil di sini adalah bagaimana seorang hakim bisa menempatkan suatu kebenaran pada tempatnya atau pada semestinya, khususnya kepada pihak-pihak yang berperkara agar mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.dari arti yang adil yang Maksud di Pengadilan Agama Brebes Ini Insya Allah […]
8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi
Pemerintah telah menjalankan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010. Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui PERMENPAN No. 11 Tahun 2015. Dalam Road Map tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019. Ketiga sasaran Reformasi […]
Data Hukuman Disiplin
STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I ATAHUN 2025 No. Nama, Jabatan Jumlah Pegawai Hukuman Kedisiplinan Keterangan Hukuman Ringan Hukuman Sedang Hukuman Berat 1 Hakim 12 – – – Nihil 2 Panitera 1 – – – Nihil 3 Sekretaris 1 – – – Nihil 4 Panitera Muda 3 – – […]
Tingkat dan Jenis Hukuman
TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka tingkat dan jenis hukuman disiplin yang ada di PP 53/ 2010, sebagaimana disebutkan di Pasal 7 PP adalah sebagai berikut: Pada Bab III Pasal 7 : Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin […]
PENGAWASAN MELEKAT (WASKAT)
PENGAWASAN MELEKAT (WASKAT) A. PENGERTIAN Situmorang (1998: 71) mengatakan bahwa pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga. Suatu proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit/organisasi kerja terhadap […]
Pedoman Pengawasan
PEDOMAN PENGAWASAN PENDAHULUAN Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis — monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig). Perpektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, […]
YURISPRUDENSI
YURISPRUDENSI Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaian suatu perkara yang sama. Lahirnya Yurisprudensi karena adanya peraturan peraturan UU yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Hakim dalam hal […]
Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan
Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan Standar Pelayanan Pengadilan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Pasal tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu diantaranya sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; fasilitas; evaluasi kinerja pelaksana. Standar Pelayanan Pengadilan terdiri dari […]
Pedoman Organisasi dan Administrasi
A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Lampiran 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Lampiran 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). Lampiran 4. Undang-Undang RI No.14 […]