Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum   BIODATA FOTO ARIEF GUNAWANSYAH, S.H., M.H.Kabag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI   NAMA ….. NIP …….. AGAMA Islam JENIS KELAMIN …….. TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR Jakarta, 24 Juni 1967 ALAMAT RUMAH – (KOSONGKAN SAJA) TELEPON RUMAH -(KOSONGKAN SAJA) EMAIL – (KOSONGKAN SAJA) ALAMAT KANTOR ….. TELEPON KANTOR …… FAX […]

Prosedur Permohonan Informasi

PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI A. Umum Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari: Prosedur Biasa; dan Prosedur Khusus. Prosedur Biasa digunakan dalam hal: Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; Informasi yang diminta bervolume besar; Informasi yang diminta belum tersedia; atau Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam […]

Prosedur Perkara Prodeo

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. [button color href=”http://pa-brebes.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara-9″]Selengkapnya[/button]

Prosedur Berperkara

Prosedur Berperkara 1. Apa yang harus dipersiapkan ketika akan berperkara perdata ke pengadilan? 2. Bagaimana prosedur berperkara di pengadilan agama Brebes?   [button color href=”http://pa-brebes.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara-11″]Prosedur Berperkara Selengkapnya[/button]

Artikel Hukum

Artikel Hukum #. Peradilan Agama Menuju Sistem Peradilan Modern Resentator : Afif Zakiyudin dan Ihza MaulinaPeradilan Agama Menuju Sistem Peradilan Modern  Resentator : Afif Zakiyudin dan Ihza Maulina   #. Pesan Dan Apresiasi Mahkamah Agung Untuk 4 Lingkungan Peradilan Di Seluruh IndonesiaPesan Dan Apresiasi Mahkamah Agung Untuk 4 Lingkungan Peradilan Di Seluruh Indonesia   #. […]

Tab 1

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. [button color href=”url”]Selengkapnya[/button]

Penugasan Peserta Pelatihan Pemantapan KEPPH

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Seluruh Indonesia Assalamu’alaikum wr. wb. Dengan ini kami sampaikan surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Nomor : 0824/DJA.2/PP.00.1/03/2017, tanggal 8 Maret 2017, perihal Penugasan Peserta Pelatihan Pemantapan KEPPH Demikian, terima kasih. Wassalamu’alaikum wr. wb. Untuk Mendownload Surat dan Lampirannya Klik Link di bawah ini